Make your own free website on Tripod.com

Status Gizi

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui Program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), pemberian kapsul vitamin A untuk anak 1-4 tahun, distribusi kapsul yodium untuk penduduk pada daerah rawan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), pemberian tablet Fe untuk ibu hamil dan upaya yang lain yang berhubungan dengan peningkatan produksi pangan dan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya upaya tersebut dilakukan secara terpadu antar sektor.

Untuk mengukur keadaan gizi anak balita saat ini digunakan standard NCHS-WHO untuk indeks berat badan menurut umur. Sedangkan Kekurangan Energi Protein (KEP) pada balita dibagi menjadi dua kategori yaitu : kategori I atau KEP Nyata (BB/U <70 % tehadap median baku WHO-NCHS) dan kategori II (BB/U 70-79,9% terhadap median baku WHO-NCHS). Sedangkan KEP Total adalah kategori I sama dengan kategori II.

Tampak ada penurunan status KEP anak balita di Indonesia. Target pada akhir Pelita VI untuk KEP Total sebesar 30%, ternyata berdasarkan hasil pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 1994 prevalensi KEP Total secara Nasional menunjukkan angka 29%. Sedangkan dari hasil PSG tahun 1995 sebesar 28,6%.

Dari hasil PSG tahun 1994 dan 1995 terlihat ada 10 propinsi yang mengalami peningkatan prevalensi KEP Nyata yaitu propinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Timor-Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Sementara itu propinsi dengan prevalensi KEP Nyata tertinggi untuk tahun 1995 berada di propinsi Timor-Timur (21,4%) dan yang terendah berada di propinsi Bengkulu (0,7%).

Untuk prevalensi KEP Total dari hasil PSG tahun 1994 dan tahun 1995 terlihat ada 12 propinsi yang mengalami peningkatan prevalensi yaitu DI. Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Timor Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. Sementara itu propinsi dengan prevalensi KEP tertinggi untuk tahun 1995 berada di propinsi Timor-Timur (56,7%) dan yang terendah berada di propinsi Bengkulu (8,5%).

Tujuan utama program penanggulangan KVA adalah untuk menurunkan prevalensi Xerophthalmia sampai 0,1% pada akhir Pelita VI. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang terus menerus baik di tingkat Pusat maupun tingkat daerah. Dari hasil Survey Nasional tahun 1992, prevalensi xerophthalmia yang dinyatakan sebagai prevalensi X1B di Indonesia adalah sebesar 0,33%, keadaan ini mengungkapkan telah terjadi penurunan prevalensi sebesar 73% jika dibandingkan dengan tahun 1978 sebesar 1,3%. Dengan keberhasilan ini maka masalah Xerophtalmia (KVA klinis) secara nasional bukan lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat jika mengacu kepada kriteria WHO (X1B = 0,5%)

Sementara itu bila dilihat berdasarkan prevalensi tingkat propinsi, hasil Survei Nasional vitamin A tahun 1992 juga memperlihatkan penurunan prevalensi hampir di seluruh propinsi yang disurvei dan hanya 3 propinsi yang prevalensinya diatas kriteria WHO. Propinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan (2,9%), Sulawesi Tenggara (0,6%) dan Maluku (1%).

Sedangkan prevalensi X2/X3 pada tahun 1978 sebesar 0,112% berhasil ditanggulangi sehingga kasus tersebut tidak diketemukan lagi pada tahun 1992. Batas prevalensi yang dianggap sebagai masalah masyarakat oleh WHO adalah 0,01% untuk X2/X3 dan 0,5% untuk X1B.

Tujuan utama program penanggulangan GAKY adalah untuk menurunkan angka gondok total (Total Goitre Rate/TGR) dan angka gondok nyata (Visible Goitre Rate/VGR) serta mencegah munculnya kasus kretin pada bayi baru lahir di daerah endemik sedang dan berat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya penanggulangan telah dilaksanakan dengan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek berupa program distribusi kapsul yodium bagi masyarakat di daerah endemik sedang dan berat. Sedangkan upaya jangka panjang berupa yodisasi garam untuk seluruh masyarakat (Garam beryodium untuk semua).

Meskipun secara nasional terjadi penurunan prevalensi GAKY, akan tetapi pada 10 propinsi yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Maluku malah terjadi peningkatan TGR. Sedangkan peningkatan VGR terdapat di 11 propinsi yaitu: DI Aceh, Riau, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Timor Timur. Sementara itu juga terlihat ada 7 propinsi yang prevalensi TGR dan VGR meningkat selama periode waktu tersebut yaitu: DI Aceh, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan Maluku.

Anemia gizi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Hasil SKRT 1986, 1992 dan 1995 berdasarkan pengukuran Hb pada wanita hamil dan balita menunjukkan bahwa masalah anemia gizi pada wanita hamil di Indonesia telah mengalami penurunan, meskipun keadaannya masih tetap tinggi yaitu dari 73,7% pada tahun 1986 menjadi 63,5% pada tahun 1992 dan 51,3% pada tahun 1995.

Sebelum pelita IV diperkirakan prevalensi anemia gizi pada anak balita sebesar 40% dan pada ibu hamil 70% sehingga dapat dikatakan upaya penanggulangan anemia gizi yang telah dilakukan belum menunjukkan dampak yang nyata. Dari SKRT 1992 terdapat 12 propinsi yang prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil berada dibawah rata-rata nasional dan 12 propinsi tersebut hanya ada 4 propinsi yang prevalensinya dibawah 50%, yaitu Bengkulu (46,8%), Timor Timur (48%), Sulawesi Utara (48,7%) dan Sulawesi Tengah (45,5%). Sedangkan propinsi yang diatas rata-rata nasional ada 15 propinsi dan yang tertinggi dijumpai di propinsi Sumatera Utara (77,9%). Sementara itu untuk anemia gizi besi pada anak balita, terdapat 12 propinsi yang prevalensinya berada dibawah angka rata-rata nasional dan 11 propinsi diantaranya dengan prevalensi kurang dari 50%, yaitu DI. Aceh (29,7%), Jambi (43,8%), DKI Jakarta (25%), Jawa Timur (49,1%), Timor Timur (40,7%), Kalimantan Barat (27%), Kalimantan Tengah (42,9%), Kalimantan Selatan (42,9%), Sulawesi Utara (24,2%), Sulawesi Tengah (45,2%), Sulawesi Selatan (35,6%) dan Timor Timur (40,7%). Sedangkan propinsi dengan prevalensi di atas rata-rata nasional ada 14 propinsi, dengan prevalensi teringgi berada di propinsi Sumatera Utara (79%).

Upaya Gizi